Pandangan Umum Fraksi Mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022

MESUJI - Penjabat Bupati (PJ) Bupati Mesuji Sulpakar menyampaikan jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi Mengenai Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna Dewan setempat, Selasa(13/06/2023).

Baca juga: Harap Wakil Bupati: Survei Biaya Hidup Menjadi Dasar Menentukan Kebijakan Pembangunan

Pembacaan ini mengenai penjelasan Bupati Mesuji terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran (TA) 2022.

Rapat Paripurna DPRD Mesuji tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bob Nasution, bersama Wakil Ketua DPRD lainnya yaitu Jon Tanara.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Ruang Terbuka Publik Parapat dan Tol Binjai-Stabat

Pada kesempatan itu, Bupati Mesuji mengatakan, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kepada DPRD.

Baca juga: Meriahkan HUT Ke-13, Pemkab Mesuji Gelar Festival Sungai Mesuji

“Atas pencapaian untuk kesekian kalinya opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2022 yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Legislatif dan Eksekutif dan diharapkan pada tahun mendatang opini ini dapat dipertahankan, ” katanya.

Terimakasih Atas kritik, saran, masukan dan apresiasi serta kerjasama yang telah terjalin selama ini, Kami berharap pada masa yang akan datang dapat ditingkatkan lagi demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mesuji yang sama-sama kita cintai ini, Kata Sulpakar sebelum mengakhiri laporannya.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Hadir pada sidang Paripurna mendengarkan jawapan bupati mesuji terhadap pandangan fraksi di ruang rapalantai dua kantor DPRD Mesuji, para anggota DPRD Mesuji dari setiap Fraksi-Fraksi, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian Setdakab serta tamu undangan lainnya. (Rilis/Udin)

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang